Radar Palangka

Korban Kebakaran Tidak Dibantu Rumah

Widodo | Kamis, 25 April 2013 - 15:56:24 WIB

PALANGKA RAYA – Korban musibah kebakaran di Kompleks Sosial Jalan Mendawai, Palangka Raya, harus menanggung sendiri kerugian akibat musibah memilukan tersebut. Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya memastikan tidak memberikan bantuan berupa bahan bangunan rumah untuk bantuan jangka panjang bagi para korban. Bantuan yang diberikan hanya sebatas tanggap darurat yang bersifat sementara.

“Pemkot belum bisa memberikan bantuan perbaikan rumah warga yang tertimpa musibah kebakaran, mengingat keterbatasan anggaran dan belum ada pos anggaran untuk perbaikan perumahan di kawasan padat penduduk,” kata Wakil Wali Kota Palangka Raya, Maryono kepada wartawan, Selasa (23/4).

Seperti diketahui, sekitar 10 orang ibu di Kompleks Sosial Jalan Mendawai RT 01/RW VII Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran hebat yang melanda kawasan tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, namun, kerugian ditaksir mencapai sekitar Rp 1 miliar lebih. Kompleks sosial dikenal sebagai pemukiman warga dengan kondisi perekonomian rata-rata tidak mampu.

Meski tidak memberikan bantuan jangka panjang, Maryono menuturkan, pihaknya sangat prihatin atas musibah tersebut. “Untuk itu Pemko memberikan tanggap darurat berupa sejumlah kebutuhan  pokok atau sembako bagi korban kebakaran, paling tidak mengurangi beban mereka,” jelasnya.

 

Kawasan Kumuh Ditata

Untuk mengantisipasi agar kebakaran dengan skala besar tidak terjadi lagi, Maryono mengatakan, kawasan padat penduduk dan kumuh perlu ditata, terutama di bantaran sungai. Langkah tersebut perlu dikaji secara mendalam, baik secara sosial maupun budaya, mengingat selama ini sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada mata pencaharian sebagai nelayan, petani keramba ikan, taksi sungai dan lainya, sehingga masyarakat setempat betah tinggal di daerah pinggiran sungai meskipun padat penduduk.

“Salah satu contohnya, kawasan padat penduduk di daerah pahandut yang merupakan cikal bakal berdirinya Kota Palangka Raya. Itu bisa dijadikan sebagai cagar budaya. Hanya saja, memang perlu pentaan secara matang agar tidak terkesan kumuh, program pemerintah harus memberikan prioritas untuk memperhatikan sarana dan prasarana yang mendukung program penataan kawasan tersebut,” ujarnya.

Kedepannya, lanjut Maryono, perlu ada kajian secara komprehensif untuk penataan kawasan padat penduduk tersebut. Diperlukan masukan dan saran dari pakar atau ahli tata kota, akademisi, pengamat lingkungan dan lainnya.

“Kalau merelokasi suatu kawasan padat penduduk ke tempat lain yang mungkin dianggap representatif, itu tidak semudah membalik telapak tangan, perlu kajian secara mendalam. Apalagi sebagian masyarakatnya menggantungkan hidupnya disitu sebagai nelayan, petani karamba dan lain sebagainya,” jelasnya.

Maryono menambahkan, penataan kawasan padat penduduk anggaranya terbagi di beberapa dinas, antara lain Dinas PU, Bappeda, Tata Kota dan Bangunan secara bertahap. Selama ini, hal yang sudah dilakukan pemkot untuk menata kawasan itu, membangun jembatan titian dengan semenisasi, dimana sebelumnya akses jalan hanya menggunakan bahan kayu ulin, seperti di Komplek Sosial Mendawai dan Flamboyant Bawah.

“Konsep untuk menata kawasan padat penduduk yang bangunan perumahannya rata-rata berbahan kayu ulin sehingga rawan terhadap bencana kebakaran. Kedepan, pemkot berkeinginan supaya design perumahan padat penduduk tersebut, bagian lantai dan dinding rumah bisa dilapisi dengan semen, guna meminimalisir terjadinya bahaya kebakaran,” tandasnya. (wan)





Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)