Radar Utama

Masyarakat Adat Menggugat, Sikapi Konflik Lahan Program Plasma dan CSR

Widodo | Sabtu, 19 Oktober 2013 - 11:38:19 WIB

SAMPIT-Penguasaan lahan adat oleh korporasi besar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali mendapat reaksi. Kemarin (17/10), ratusan masyarakat Kotim yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Adat (Permadat) turun ke jalan melakukan demonstrasi di Kantor DPRD dan Pemkab Kotim.

Masyarakat dari beberapa desa seperti, Desa Lubuk Ranggan, Desa Penyang, Desa Biru Maju  dan beberapa desa lainnya menuntut Pemkab Kotim segera menyelesaikan persoalan konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan.

Dalam tuntutannya, pendemo mendesak agar setiap lahan adat dan lahan milik masyarakat yang bersengketa dengan perusahaan ditarik kembali untuk dikelola dengan pola kemitraan yang saling menguntungkan. Tuntutan lainnya terkait kewajiban pihak perusahaan perkebunan agar merealisasikan program plasma, serta desakan agar perusahaan perkebunan, pertambangan dan HPH melaksanakan program corporate social responsibilty (CSR). Tuntutan agar seluruh desa di Kotim mendapat alokasi bahan bakar minyak (BBM) juga disuarakan. Pendemo menuntut agar Pemkab Kotim menetapkan kebijakan yang jelas atas tuntutan yang mereka sampaikan.

Sekadar diketahui, massa pendemo datang menggunakan kendaraan roda empat dan truk ke gedung DPRD dan Pemkab Kotim sekitar pukul 09.00 Wib. Sebelum berorasi, mereka menggelar ritual adat yang dilakukan oleh tiga  tokoh adat. Tujuan ritual agar beragam persoalan yang mereka sampaikan cepat direspon oleh pemerintah daerah.

“Kami harap pemerintah jangan tidur. Bangun lihatlah kami rakyatnya yang mengharap perhatian," kata Eko Kristianto, koordinator lapangan demo saat berorasi.

Eko menyatakan, meski investasi cukup banyak masuk ke Kotim, namun masyarakatnya lebih banyak menjadi penonton. Masuknya investasi perkebunan juga dirasakan telah merampas lahan adat milik masyarakat.

Mewakili Pemkab, Sekda Kotim Putu Sudarsana menerima pendemo dengan meminta perwakilannya untuk duduk bersama. Pertemuan itu dilaksanakan di lantai 2 aula kantor pemda.

Putu menyatakan pemda sudah menerima surat dari Gubernur Kalteng tanggal 11 Oktober 2013 yang menyebutkan bahwa pemerintah provinsi akan menurunkan tim guna menindaklanjuti permasalahan sengketa lahan milik masyarakat kotim.

Sementara mengenai plasma, pemda sepakat akan mengacu  pada Permentan Nomor 26 tahun 2007 dan peraturan perundangan lainnya sesuai dengan poin tuntutan pendemo. Terkait  program CSR, pemda mengaku telah mengirim petugas audit untuk memeriksa berkaitan dengan hal tersebut.

Setelah melakukan perundingan beberapa lama, tuntutan pendemo yang sebelumnya terdiri dari enam poin akhirnya mengerucut menjadi tiga poin kesepakatan. Tiga poin kesekapatan tersebut adalah, untuk sengketa lahan menunggu keputusan gubernur dan pada  tanggal 20 November bersama pemda akan ke provinsi untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

Untuk masalah plasma diperoleh kesepakatan akan mengadakan pertemuan pada 11 November dengan seluruh PBS di Kotim guna pembahasan masalah plasma. Terkait program CSR, pemda melalui Dinas koperasi juga sudah membuat kesepakatan dengan  catatan untuk tidak diperjualbelikan.

Setelah mencapai beberapa kesepakatan tersebut para pendemo sepakat untuk membubarkan diri dengan menandatangani spanduk besar sebagai komitmen mereka terhadap kesepakatan tersebut. (ang/oes/co)

 





Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)