Metropolis

Parpol Dibingungkan Legalisir Ijazah Caleg

Widodo | Kamis, 23 Mei 2013 - 16:29:06 WIB

SAMPIT, Persoalan baru mucul terkait hasil perbaikan berkas bakal calon legislatif (bacaleg) yang dilakukan partai politik (parpol). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotim beralasan berdasarkan peraturan KPU, syarat legalisir ijazah para bacaleg masih ada yang tidak memenuhi syarat (TMS), padahal batas waktu perbaikan berakhir hari ini.

Sehari menjelang batas akhir penyerahan hasil verifikasi, kemarin (21/5), hanya ada dua partai politik (parpol). Keduanya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hanura. Sebelum penyerahan hasil perbaikan, Ketua DPC Partai Hanura Kotim Karlan mengaku semuanya sudah lengkap dan sesuai persyaratan yang ditetapkan KPU. Namun, saat hasil berkas tersebut kembali diverifikasi, khusus berkas ijazah dianggap bermasalah. Bahkan, legalisir ijazah tidak sesuai dengan peraturan KPU.

“Ini membuat kami bingung. Sebelumnya hasil verifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan memenuhi syarat (MS) bahkan itu juga diketahui KPU. Tapi, sekarang kok dianggap salah dan tidak memenuhi syarat,” kata Karlan.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Hanura Kotim Riduwan Kesuma juga mempertanyakan hal itu. Menurutnya, KPU sepertinya bertindak plin plan, padahal persyaratan tersebut vital bagi pencalonan para kadernya.

“Versi KPU karena terbentur aturan baru bahwa legalisir ijazah khususnya SMA sederajat harus dari sekolah asal bukan dari Dinas Pendidikan. Tapi anehnya, saat diserahkan sebelum masa perbaikan syarat itu (legalisir ijazah, red) tidak bermasalah bahkan dianggap memenuhi syarat semua. Sekarang tiba-tiba malah dianggap tidak memenuhi syarat,” kata Riduwan melalui sambungan telepon.

Beruntung, persoalan itu tidak merugikan pihaknya setelah KPU memberikan toleransi perbaikan khusus legalisir ijazah. “Informasi sih seperti itu, kebetulan tadi yang menghadap ke KPU Pak Ketua (Karlan, red). Kalau tidak ada toleransi akan banyak kader kami yang tidak lolos pencalegan,” tukasnya.

Terpisah Ketua KPU Kotim M. Sahlin mengatakan persoalan ini terjadi karena ada perbedaan aturan yang dipakai Dinas Pendidikan dalam melakukan verifikasi ijazah bacaleg. Padahal, katanya, aturan KPU terbaru terkait pemeriksaan ijazah sudah disampaikan ke Dinas Pendidikan.

Dalam perjalanannya, sebagai salah satu tim yang bertugas melakukan validasi ijazah, Disdik bepegangan pada aturan sendiri. Dimana selama bacaleg menyertakan ijazah asli, apakah itu berasal dari sekolah di Kota Sampit ataupun di luar daerah tetap disahkan.

“Kita juga sempat mempertanyakan hal itu ke Dikdik, alasan mereka tidak ada masalah selama ada ijazah aslinya. Karena ini sudah masuk masalah subtansi, kita mau menyebut TMS (tidak memenuhi syarat, red) juga jadi serba salah. Apalagi mereka yang lebih paham soal itu. Makanya sebelum hasil pemeriksaan pertama diserahkan ke parpol kita tetap merujuk hasil pemeriksaan Diknas,” jelas M. Sahlin.

Kalaupun kemudian KPU tetap merujuk aturan  KPU dan bukan aturan Dikdik, karena hanya menjalankan aturan. Sementara para caleg yang menggunakan legalisir ijazah dari Didik diberikan waktu toleransi untuk memperbaikinya. “Yang jelas, semua persyaratan mereka itu tetap kita terima. Persoalan ini nantinya juga akan kita plenokan. Kita juga berikan toleransi kepada parpol untuk melakukan penyesuaian sesuai aturan KPU terkait legalisir ijazah,” katanya.

Caleg PPP Menjadi 39 Orang

Sementara itu, jumlah bacaleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami pengurangan. Setelah dilakukan verifikasi, dari 40 bacaleg yang didaftarkan menjadi 39 orang.  “Ada satu caleg yang tidak memenuhi syarat karena umurnya belum sampai kurang empat bulan, mau menggantikan waktunya sudah tidak cukup,” jelas Syaiful Yandi, kader PPP.

Menurut Syaiful bahwa pada saat verifikasi berkas bacaleg dari PPP sendiri yang banyak kurang yaitu foto dan ijazah yang banyak belum dilegalisir. “Sekarang kita yakin betul semua,” tandasnya. (tha/ton)

 





Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)