Metropolis

Soroti Rekam Jejak Caleg

Masyarakat Bisa Ajukan Keberatan ke KPU
Widodo | Kamis, 25 April 2013 - 16:05:53 WIB

SAMPIT, Pengamat politik, Darmasyah menegaskan, perlunya pengawasan dan informasi mengenai track record atau rekam jejak calon legislatif dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. “Ini bukan kerjaan partai politik dan KPU saja, tapi juga kita semua termasuk media untuk beri informasi rekam jejak,” katanya, kemarin (23/4).

Darmansyah mengatakan, parpol juga harus bisa memberikan akses data rekam jejak kadernya yang bisa diperoleh secara mudah oleh masyarakat. “Para caleg inikan nanti jadi wakil rakyat masyarakat harus tahu rekam jejak dan sepak terjang sebelumnya,” katanya.

Meskipun mempublikasian rekam jejak caleg tidak pernah diatur dalam Undang-Undang, namun katanya secara etika itu harus dilakukan. “Mengapa demikian, ya karena itu tadi keingintahuan masyarakat itu sangat penting,” tukansya. “Biar masyarakat tidak salah memilih, ini sangat penting sekali,” jelasnya menambahkan.

Jika ini dilakukan secara tidak transparan maka yang akan dirugikan tidak hanya masyarakat saja melainkan parpol itu sendiri. Dirinya berharap parpol peduli akan hal tersebut, “Karena saat ini sudah era keterbukaan dan tidak ada lagi istilah ditutup-tutupkan,” tukasnya.

Dia mengakatan semua ini tergantung dari komitmen parpol itu sendiri, bagaimana mereka bisa mengakomodir hal ini. “Jika ada parpol ada yg menutup diri dengan alasan karena tidak ada aturan dan lain sebagainya saya rasa akan merugikan mereka juga,” ungkap Darmasnyah.

Karena menurut dia masyarakat bisa saja nantinya berpendapat lain akibat tidak adanya ketebukaan ini. “Sepak terjang caleg ini, ditengah masyarakat saat ini perlu dipublikasikan apalagi banyak wajah-wajah baru saat ini,” ungkapnya.

Apalagi adanya tuntutan dari masyarkat agar parpol harus lebih cerdas dalam menjaring caleg yang akan diusung sangatlah wajar. Sebab, hal ini akan berpengaruh pada citra partai itu sendiri dan masyarakat kedepan.

“Dengan ini nanti maka akan kelihatan. Dia sekarang mengatakan saat ini adalah momentnya kritis, untuk menunjukkan apakah parpol mampu mengusung pejabat publik yang jujur atau malah sebaliknya,” tukasnya.

Masyarakat Harus Pantau Jejak Rekam Caleg

Sementara masyarakat diimbau untuk memantau track record atau jejak rekam para calon anggota legislatif (caleg) yang akan maju pada Pemilihan Umum 2014 mendatang. Partisipasi aktif warga akan sangat menentukan kualitas pelaksanaan Pemilu 2014 nanti.

Di Kabupaten Kotim saat ini terdapat 432 caleg yang akan memperebutkan 40 kursi di DPRD Kotim. Meski jumlah itu bisa berkurang, karena masih harus diverifikasi kembali, setidaknya ratusan caleg yang sudah didaftarkan partai politik (parpol)-nya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih dipertanyakan jejak rekamnya.

Ketua KPU Kotim, Sahlin mengatakan saat daftar caleg sementara (DCS) diumumkan masyarakat bisa mengajukan keberatan. Laporan keberatan harus secara tertulis, menyebutkan identitas secara jelas serta menyertakan foto copy KTP.

“Sebelum DCS ditetapkan kita melihat jejak rekamnya dari daftar riwayat hidup yang dicantumkan kemudian dilihat dari surat pernyataannya. Setelah lolos seleksi kami umumkan ke masyarakat dan masyarakat bisa kasih masukan ke kami. Kalaupun ada keberatan dari masyarakat bisa diserahkan ke KPU,” jelas Sahlin, kemarin (23/4).

Untuk diketahui pengumuman DCS akan dilakukan pada tanggal 13-17 Juni, kemudian ada masa tanggapan atas DCS mulai tanggal 14-27 Juni. Sahlin meyakini bahwa partai politik (parpol) tidak akan mencantumkan orang-orang yang tidak berkompenten di dalam parpolnya. “Dari seleksi internal partainya dan saya yakin tidak mungkin juga mencantumkan orang-orang yang akan merugikan partainya,” ujarnya.

Menurut Sahlin laporan dari masyarakat tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi hasil DCS. “Iya kalau membuat dokumen palsu nantinya akan bermasalah dan itu bisa mempengaruhi DCS, kita juga akan klarifikasi dari pihak kepolisian kalau itu benar nantinya dicoret,” ujarnya.

Untuk prosesnya sendiri menurut Sahlin tergantung dari permasalahan. “Kalau misalnya pemalsuan dokumen akan ke pengadilan misalnya terkait ijazah palsu,” ujarnya. (co/tha/ton)

 





Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)