Metropolis

Tambang Parenggean Memicu Konflik Pemerintahan

Pemkab dan DPRD Beda Pendapat
Widodo | Selasa, 24 September 2013 - 14:36:11 WIB

SAMPIT – Aktivitas perusahaan tambang PT Indonesia Bajarau Bauksit (BBI) dan PT Billy Indonesia di Kecamatan Parenggean berpotensi memicu konflik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kotawaringin Timur (Kotim). Dua lembaga itu beda pendapat menyikapi pengerukan lahan yang dilakukan perusahaan. Pemkab menyebut pengerukan lahan untuk membangun rumah sakit, sementara DPRD menyatakan terjadi perampokan dan perampasan aset daerah.

Sinyalemen konflik itu berdasarkan keterangan Bupati Kotim Supian Hadi dan Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli yang dikonfiormasi secara terpisah, Sabtu (21/9). Mereka diwawancara sejumlah wartawan usai mengikuti acara paparan tim kajian daerah pemekaran Provinsi Kotawaringin oleh PT Lapi Ganeshatama Consulting Institut Teknologi Bandung (ITB) di Gedung Serbaguna  Sampit.

“Seperti berkali-kali saya ucapkan, (pengerukan lahan di Parenggean) untuk program rumah sakit di Samuda dan Parenggean. Saya ingin program itu bisa dilaksanakan 2014 namun terkendala kawasan yang perbukitan,” kata Supian Hadi.

Supian mengungkapkan, pembangunan rumah sakit itu merupakan usulan masyarakat setempat melalui pemerintah kecamatan. Merespons aspirasi masyarakat itu, Supian memerintahkan agar lokasinya disiapkan. Ketika lokasi sudah siap, untuk membantu pengerukan, pihak kecamatan meminta perusahaan melakukan pengerukan. Pemkab sendiri telah mengeluarkan anggaran untuk pembebasan lahan. Namun, tidak dijelaskan secara rinci terkait soal itu.

 

”Pak Sekda (Putu Sudarsana) saya suruh tolong kirimkan tim, jangan sampai ini menjadi kendala, sehingga ini tidak menjadi penghambat dalam realisai program pemkab karena program itu untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

 

Terkait adanya tudingan kawasan perusahaan tersebut masuk dalam pemukiman penduduk, Supian mengatakan, ”Itu ada aturan yang memang harus dipenuhi. Tidak serta merta izin kawasannya di situ. Tidak seperti itulah, ada ketentuan-ketentuan, ada fasilitas-faisltas yang tidak boleh juga ada, itu ada tertuang dalam diktum-diktumnya,” jelasnya.

Supian menegaskan, tidak ingin  ada investasi di Kotim yang merusak lingkungan. “Saya tidak ingin, terutama Parenggean, kampung saya sendiri (lingkungannya rusak akibat investasi). PT Billy lebih mengerti itu saya rasa,” tegasnya.

Ketika ditanya soal pernyataan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, jika terjadi pelanggaran, Bupati Kotim harus bertanggung jawab, Supian menanggapi hal itu dengan santai. “Pelanggaran hukum yang mana dulu? Kita lihat dululah, yang pasti kita lihat secara aturan dulu. Kita sangat menghormati Pak Gubernur. Beliau ingin mengutus pihak pertambangan seperti itu, tapi saya rasa aktivitasnya saja yang menjadi kedala, untuk perizinan sudah disesuaikan secara aturan,” katanya.

Aset Daerah Dirampok

Sementara itu, Jhon Krisli menuding kegiatan yang dilakukan perusahaan sudah jelas dikategorikan sebagai perampasan dan perampokan aset daerah karena sudah menggarap tanah yang sebelumnya dibebaskan melalui anggaran milik daerah tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPRD Kotim. "Ini namanya perampokan aset daerah karena tidak ada laporan dan kesepakatan didalamnya untuk menyerahkan, karena ini kaitan aset daerah," tegasnya.

Jhon menilai, pemkab terkesan membiarkan sehingga hal itu bisa mengarah ke pelanggaran hukum. Karena itu, penegak hukum akan dilibatkan secera penuh dalam persoalan tambang tersebut. “Jangan sampai ada unsur pembiaran dan kita dari dewan minta penegak hukum atau kejaksaan turun tangan," kata Jhon.

Jhon berpandangan, aset daerah sengaja diambil untuk mengeruk hasil tambangnya. Dia juga mengaku mendapat informasi ada oknum pejabat yang bermain dan memerintahkan untuk menggali tanahnya untuk dijual. "Kalau mereka ambil tanahnya itu kan sudah ada nilai ekonomisnnya," kata dia.

Menurutnya, apapun alibi yang digunakan sebagai alasan untuk menggali tambangnya, pasti akan bertentangan dengan aturan, karena secara aturan sudah jelas itu adalah aset daerah. “(Pembebasan lahan) itu ada di RKA tahun 2012 sebesar Rp 250 juta. Jadi, sekarang jangan lagi beralibi bahwa itu adalah perintah camat. Atas dasar apa camat kalau pemerintah daerah yang menyuruh harus ada prosesnya," ujarnya .

 

Jhon memastikan DPRD akan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP), dimana rekomendasi RDP itu akan diserahkan kepada penegak hukum untuk proses hukum lebih lanjut. Selain itu, DPRD juga berencana menyampaikan rekomendasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ada unsure gratifikasi yang melibatkan pejabat daerah.

 

 "Kami akan menyimpulkan satu rekomendasi ke pihak penegak hukum, bahkan ke KPK jika ada unsur gratifikasi dengan oknum petinggi apakah itu camat atau siapa yang melindungi dan bekerja sama dalam permasalahan ini," tegasnya.

 

Sementara itu, hasil pengamatan Radar Sampit, PT Billy sudah menyimpan ribuan ton bauksit hasil galian pada lahan yang rencananya akan dibangun rumah sakit dan lapangan sepakbola. Berdasarkan informasi yang diperoleh, PT Billy sudah melakukan loading ke tongkang untuk diangkut ke muara Sungai Mentaya dan akan di ekspor ke Cina.

 

Dalam pengangkutan hasil bauksit, tampak kendaraan angkutan menggunakan jalan provinsi yang ada di daerah tersebut. Truk yang digunakan untuk mengangkut hasil tambang itu tidak tertera Tanda Nomor Kendaraan Bermotornya (TNKB). (co/ang)

 





Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)